KABAR KALBAR
Pengangguran Di Kalbar Sekitar 112.850 Orang
Rabu, 07/12/2011

Pontianak- Tahun 2011 pertumbuhan angka ketenagakerjaan di Kalbar meningkat cukup signifikan tercatat sekitar 2.260.955 orang, sementara jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2.184.105 orang.
Berdassarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat pengangguran terbuka sebesar 112.850 orang atau 4,99 % dari angkatan kerja yang tersebar di 14 Kabupaten / Kota se-Kalbar.
Pengangguran tersebut menjadi permasalahan dibidang ketenagakerjaan yang dihadapi Provinsi Kalbar saat ini, permasalahan tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya, pertumbuhan angka kerja yang tinggi, daya serap terhadap kesempatan kerja yang masih rendah, pendagunaan tenaga kerja masih rendah serta tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah.
Demikian dikatakan Gubernur Kalbar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II Setda Kalbar Lensus Kandri,SH ketika membuka rapat koordinasi pembinaan ketenagakerjaan dalam hubungan industrial di Kalbar yang berlangsung di Ruang Praja II Setda Kalbar, Selasa ( 6/12).

Lanjutnya, melihat hal tersebut diatas perlu menjadi perhatian kita bersama untuk mengatasinya melalui langkah-langkah diantanya, melakukan revitalisasi dan mengefektifkan Balai Latihan Kerja yang ada, sehingga para peserta pelatihan memiliki kompetensi sesuai permintaan pasar kerja.
Menggalakan usaha kecil, menengah dan koperasi serta mendorong usaha sektor informal yang mampu menyerap pencari kerja.

Perkebangan dunia usaha atau dunia bisns sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi hubungan industrial, teritam pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia usaha tersebut ( stakeholder).
Hubungan antara pekerja dengan dunia usaha atau bisnis yang harmonis memang tidak mudah untuk diwujudkan, karena adanya kepentingan yang berbeda antara pekerja disatu pihak dan pengusaha dipihak lain. Hal ini terbukti banyknya kasus atau perselisihan hak maupun perselisihan kepentingan.
Untuk menyelesaikan kasus-kasus yang timbul antara pekerja dengan industrial perlu dilakukan melalui sarana Bipartit, mediator dan pengadilan industrial.
Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar tahun 2011 terdapat 115 kasus, kasus perselisihan hubungan industrial yang sering terjadi adalah terkait pemutusan hubungan kerja ( PHK). ( Nasir Humas Pempro)










 


KABAR LAINNYA:






APLIKASI e-Gov
LPSE Prov. Kalbar
RUP Prov Kalbar
Direktori File Kalbar
Database Kalbar
e-Proc (Lelang Proyek)
SIMKUM
e-Document
Organisasi Prov Kalbar
Simbada Pemprov Kalbar
Mitigasi Bencana
Dokumentasi & Informasi Hukum

INFO PUBLIK

LAKIP Pemprov 2013

UMP/UMK Kalbar 2014

Pergub Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

LPSE KALBAR

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Barat 2011

Data Trafficking Kalbar

Statistik Kalimantan Barat

LAYANAN PUBLIK

Forum Anak Kalbar

Forum Transparansi Kalbar