KABAR KALBAR
12 Tanda Kehormatan Diserahkan Hari Ini
Selasa, 29/11/2011

Yusniarsyah: PNS Harus Netral Pontianak – Upacara peringatan HUT ke-40 Korpri akan dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Kalbar hari ini, Selasa (29/11). Wakil Gubernur Kalbar akan menyerahkan piagam penghargaan berupa lencana Korpri Emas kepada 12 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. “Pak Christiandy Sanjaya yang akan menyerahkan tanda kehormatan itu kepada 12 pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar. Penghargaan itu diberikan atas kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas pembinaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pembinaan PNS yang lain,” kata Drs Syarif Yusniarsyah MSi, Sekretaris KORPRI Provinsi Kalbar, kepada Equator di ruang kerjanya, Senin (28/11). Lencana Korpri Emas itu diberikan kepada Gubernur Kalbar Cornelis, Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie, Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar Ny Frederika, Kepala Inspektorat Wilayah Kalbar Jhon Itang Oe, Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kalbar Sumarno dan Asisten Administrasi dan Umum Setda Kalbar Kartius. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar Jakius Sinyor, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalbar Robertus Isdius, Kepala Dinas Pendidikan Kalbar Alexius Akim, Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja sama Kalbar MH Munsin, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Dwi Listyawardani dan Sekretaris Korpri Kalbar H Sy Yusniarsyah. “Pada peringatan HUT Korpri itu juga ada penyerahan Satya Lencana Karya Satya oleh Gubernur Kalbar sesuai keputusan Presiden RI,” terang Yusniarsyah. Menurut dia, hal terpenting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah meningkatkan kinerja birokrasi dan segenap PNS untuk melayani masyarakat. Dalam arti mampu menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, pelayanan birokrasi pemerintahan sangat membutuhkan aparatur yang kuat. “Saya minta kepada seluruh anggota Korpri untuk senantiasa menjaga keutuhan dan bersikap profesional dan netral dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur pemerintah,” tegas Yusniarsyah. Dalam proses demokrasi, dia menambahkan, telah ada aturan yang berlaku bagi PNS yang merupakan anggota Korpri. Aturan itu secara tegas tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999. Yusniarsyah menegaskan, dalam aturan itu secara tegas menyatakan PNS harus netral dari semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. HUT ke-40 Korpri ini, dia berharap, PNS harus mampu mewujudkan disiplin dan kinerja yang optimal, serta mengedepankan profesionalisme dan kompetisi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Korpri sebagai wadah tempat berhimpun PNS dalam meningkatkan pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita bangsa dan negara yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan, serta melayani masyarakat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” kata Yusniarsyah. Perlu dipahami, kata dia, 40 tahun adalah usia dewasa. Untuk menjadi organisasi yang mandiri dan profesional posisi Korpri sebagai organisasi profesi, harus senantiasa berkiprah bersama komponen bangsa lainnya untuk secara konsisten memperjuangkan cita-cita bangsa. “Korpri harus mampu mendorong para anggotanya agar lebih profesional dalam melaksanakan pemerintahan yang baik atau good governance sebagai birokrat,” tuntas Yusniarsyah. (jul/pk)

 


KABAR LAINNYA:






APLIKASI e-Gov
LPSE Prov. Kalbar
RUP Prov Kalbar
Direktori File Kalbar
Database Kalbar
e-Proc (Lelang Proyek)
SIMKUM
e-Document
Organisasi Prov Kalbar
Simbada Pemprov Kalbar
Mitigasi Bencana
Dokumentasi & Informasi Hukum

INFO PUBLIK

LAKIP Pemprov 2013

UMP/UMK Kalbar 2014

Pergub Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

LPSE KALBAR

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Barat 2011

Data Trafficking Kalbar

Statistik Kalimantan Barat

LAYANAN PUBLIK

Forum Anak Kalbar

Forum Transparansi Kalbar