KABAR KALBAR
Kalbar Kekurangan Tenaga Penyuluh
Selasa, 04/10/2011

Provinsi Kalimantan Barat saat ini masih kekurangan tenaga penyuluh untuk bidang pertanian,kehutanan dan perikanan. Saat ini baru ada sekitar 1.800 orang penyuluh, di mana satu orang penyuluh menangani 4 hingga 5 desa, kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalbar Mochammad Budi Setiawan di Pontianak, Selasa. Ia menjelaskan penambahan penyuluh itu terbentur dengan adanya keputusan moratorium calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diterapkan pemerintah pada 2011 ini. Maka untuk mengantisipasi kekurangan tenaga penyuluh tersebut pihaknya sedang mengupayakan untuk melakukan pemindahan bidang kerja PNS di badan yang dipimpinnya untuk menjadi penyuluh pada tiga sektor itu. Idealnya satu tenaga penyuluh menangani satu desa dengan, kata dia, maka konsentrasi bidang penyuluhan sesuai dengan potensi yang bisa dikembangkan di wilayah itu. Kedepan jika hal itu diterapkan maka bisa mendorong masyarakat setempat untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang ada. Seperti penerapan pada sektor pertanian yang dibagi menjadi tiga sub sektor yaitu hortikultura, perkebunan dan peternakan, ungkap Budi. Menurutnya, dari jumlah keseluruhan tenaga penyuluh tersebut, ada beberapa orang yang tidak mendapat bantuan operasional penyuluh. Mereka tidak punya surat keputusan karena statusnya masih calon PNS atau tenaga honor, tambahnya. Selain itu, mungkin saja penyuluh tersebut pada tahun 2010 sudah mutasi atau meninggal dunia namun tetap tercatat di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kalbar. Pusat sendiri juga mengalokasikan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THP-TBPP) sebanyak 752 orang untuk wilayah Kalbar, katanya. Tidak saja di Kalbar, Indonesia secara keseluruhan pun masih kekurangan sekitar 17.000 tenaga penyuluh pertanian dari 50.000 yang telah dimiliki. Kami menargetkan satu desa ditugaskan satu penyuluh, sehingga peran dari petugas penyuluh pertanian bisa ditingkatkan lagi dalam mendongkrak hasil panen petani, kata Menteri Pertanian (Mentan) Suswono. Mentan menjelaskan, karena masih kurangnya tenaga penyuluh, maka satu orang penyuluh pertanian harus mengawasi atau melaksanakan penyuluhan di tiga sampai empat desa. Ditingkatkannya jumlah tenaga penyuluh pertanian, agar peran mereka lebih maksimal lagi dalam membantu permasalahan petani di lapangan, ujarnya.

 


KABAR LAINNYA:






APLIKASI e-Gov
LPSE Prov. Kalbar
Direktori File Kalbar
Database Kalbar
e-Proc (Lelang Proyek)
SIMKUM
e-Document
Organisasi Prov Kalbar
Simbada Pemprov Kalbar
Mitigasi Bencana
Dokumentasi & Informasi Hukum

INFO PUBLIK

UMP/UMK Kalbar 2014

Pergub Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

LPSE KALBAR

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Barat 2011

Data Trafficking Kalbar

Statistik Kalimantan Barat

LAYANAN PUBLIK

Forum Anak Kalbar

Forum Transparansi Kalbar