KABAR KALBAR
Wagub Kalbar : "Anggaran Perbatasan Diperbesar"
Selasa, 18/10/2011

Pontianak - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya, mengungkapkan anggaran perbatasan bisa diperbesar dengan mencuatnya kasus Camar Bulan dan Tanjung Datok di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Berharap ini jadi momentum. Tidak hanya Camar Bulan, tapi seluruh wilayah perbatasan kita, katanya di Pontianak, Selasa (18/10). Dikatakannya, dengan adanya kasus Camar Bulan dan Tanjung Datok, Kalbar bisa mendapatkan perhatian lebih, bahkan dari segi anggaran untuk membangun perbatasan, meskipun selama ini, Pemerintah Provinsi Kalbar telah menganggarkan beberapa kegiatan untuk pembangunan kawasan perbatasan. Namun itu belum cukup untuk menjangkau daerah-daerah perbatasan tersebut. Dan dengan adanya kasus ini bisa ditambah, termasuk menuntaskan pembangunan jalan pararel perbatasan, kata Wagub Christiandy. Orang nomor dua di Kalbar ini menambahkan, tidak hanya anggaran dari APBD dan APBN saja yang bisa didapatkan Kalbar, tapi juga anggaran dari dana hibah atau lainnya. Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Kalbar, Drs. Moses Hermanus Munsin, MH, sebelumnya mengungkapkan kelegaannya akan pembangunan perbatasan Kalbar yang akan jelas di kemudian hari, seiring mencuatnya kasus Camar Bulan. Kalau cuma diam saja, tidak akan ada pembangunan. Kita tidak minta merdeka, kita hanya minta diperhatikan pusat, ungkapnya. Menurutnya Aceh dan Papua yang berbatasan dengan negara tetangga ingin merdeka dan diberi otonomi khusus. Sedangkan Kalbar, keinginannya hanya perhatian, mengingat pembangunan di Indonesia harus merata, bukan tersentral di beberapa tempat saja. Perbatasan harus dibangun untuk menjadi fakta, bukti otentik agar tidak dibangun oleh negara lain. Kita, jika tidak teriak untuk pembangunan provinsi ini, tidak akan diperhatikan Pusat, tegas Munsin. Mantan Asisten III Setda Kalbar ini menilai wajar jika Kalbar meminta adanya perhatian dari pemerintah pusat, terutama di wilayah perbatasannya, karena wilayah perbatasan memiliki potensi luar biasa. Tapi kita tidak mampu mengolahnya, karena kewenangan Pemerintah Pusat dan kemauan politik pemerintah yang tidak mau menyerahkannya, kata Munsin.

 


KABAR LAINNYA:






APLIKASI e-Gov
LPSE Prov. Kalbar
RUP Prov Kalbar
Database Kalbar
e-Proc (Lelang Proyek)
SIMKUM
e-Document
Organisasi Prov Kalbar
Mitigasi Bencana
Dokumentasi & Informasi Hukum

INFO PUBLIK

LAKIP Pemprov 2013

UMP/UMK Kalbar 2014

Pergub Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

LPSE KALBAR

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Barat 2011

Data Trafficking Kalbar

Statistik Kalimantan Barat