KABAR KALBAR
Pemprov Kalbar, Ajukan Penambahan Kuota BBM
Kamis, 07/07/2011

[Pontianak, Kalbar] - Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat mengajukan penambahan kuota bahan bakar minyak 15 -20 persen dari kuota sebelumnya. Saya sudah bertemu kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk penambahan kuota bagi Kalbar dengan kisaran 15-20 persen dari kuota sebelumnya, kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar Agus Aman Sudibyo di Pontianak, Rabu. Menurut Agus Aman, penambahan kuota dilakukan untuk menghindari antrean panjang BBM di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kami sudah mengusulkan tambahan kuota dalam anggaran pendapatan belanja nasional perubahan (APBN-P), kata Agus Aman. Dirinya pun tidak menyangkal informasi yang diberikan pihak Pertamina terkait kuota BBM di Kalbar. Memang kuota BBM mencukupi tetapi kenyataannya tetap terjadi antrean yang menandakan ada persoalan di sana, kata Mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalbar itu. Agus Aman mengatakan, pemberian kuota bahan bakar minyak kepada provinsi itu sangat terbatas. Meskipun pemberian kuota yang terbatas itu memiliki alasan tersendiri, katanya. Sebelumnya Sales Area Manager Pertamina Regional VI Kalbar Ibnu Chouldum mengatakan, sampai dengan pertengahan Juni, BBM di Kalbar kelebihan kuota hingga tujuh persen. Menurut dia, kuota bahan bakar minyak jenis premium di Kalbar rata-rata mencapai 35 ribu kiloliter per bulan dan jenis solar sebanyak 22 ribu kiloliter per bulan. Saat ini, bahan bakar jenis premium batas waktu kuota konsumsinya bisa mencapai 10 hari ke depan, sedangkan solar hingga 7 hari ke depan, katanya. Setiap tahun ada kenaikan atau peningkatan stok BBM di Kalbar. Pada 2010, stok BBM jenis premium mencapai 385 ribu kiloliter dan tahun ini menjadi 409 ribu kilo liter atau meningkat 5 persen, sedangkan di sisi lain, penggunaan kendaraan meningkat 13 persen.

 


KABAR LAINNYA:






APLIKASI e-Gov
LPSE Prov. Kalbar
RUP Prov Kalbar
Database Kalbar
e-Proc (Lelang Proyek)
SIMKUM
e-Document
Organisasi Prov Kalbar
Mitigasi Bencana
Dokumentasi & Informasi Hukum

INFO PUBLIK

LAKIP Pemprov 2013

UMP/UMK Kalbar 2014

Pergub Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

LPSE KALBAR

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)

Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Barat 2011

Data Trafficking Kalbar

Statistik Kalimantan Barat