KABAR KALBAR
Mentan Resmikan Panen Raya Jagung Hibrida Kab. Garut
Rabu, 21/03/2012

Klik untuk ukuran asli

Menteri Pertanian: Eksistensi SL-PTT Tetap Dipertahankan



Sekolah Lapang Pengelolaan Pertanian Terpadu (SL-PTT) sebagai salah satu jurus andalan peningkatan produksi tanaman pangan akan tetap dipertahankan bahkan akan terus diperluas keberbagai daerah. Areal SL-PTT selama ini terbukti berhasil meningkatkan produksi tanaman pangan dan juga efektif sebagai demplot percontohan penerapan teknologi pertanian bagi petani.

Namun dalam penerapannya di lapangan, petani juga harus diarahkan menjadi petani swadaya dan mandiri, sehingga tidak selamanya tergantung kepada paket bantuan pemerintah. Untuk itu, SL-PTT sebagai salah satu model usahatani yang baik, harus terus direplikasi ke daerah lain. Dengan demikian, petani tidak dimanjakan dan tujuan utama kegiatan ini yakni penyebarluasan teknologi bisa tercapai secara efektif.

”Jadi lokasi SL-PTT harus dipindahkan ke tempat yang baru,” tandas Menteri Pertanian Dr.Ir. Suswono M.MA saat melakukan temu wicara dengan petani di Desa Dangdeur, Kec, Banyuresmi, Kab. Garut, Sabtu (25/2).

Menteri Pertanian yang didampingi Dirjen Tanaman Pangan, Ir. Udhoro Kasih Anggoro, MS, Gubernur Jawa Barat H. Achmad Heryawan, dan Bupati Garut Aceng H.M fikri, S.Ag sebelumnya melakukan panen perdana jagung hibrida yang menandai panen raya jagung di kabupaten ini. Hasil ubinan panen jagung oleh mentan ini menunjukkan produktivitas yang cukup menggembirakan : jagung Pionir 29 bisa mencapai produktivitas 8,18 ton/ha, MK 22 mencapai 14,73 ton dan MK 33 yang mencapai 14,5 ton/ha (jagung pipilan panen).

Menurut Menteri, usahatani jagung masih memiliki prospek yang bagus dan menjanjikan. Di dalam negeri, jagung masih merupakan bahan makanan pokok di beberapa daerah. Jagung juga merupakan bahan baku utama industri pakan ternak. Di pasar global, akhir-akhir ini harga jagung meningkat dua kali lipat seiring meningkatnya kebutuhan jagung untuk pangan, pakan dan bahan baku energi.



Karena itu, mentan menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong petani untuk terus mengembangkan tanaman jagung. Produksi jagung di dalam negeri harus meningkat minimal 10 persen per tahun dan sasaran produksi tahun 2012 mencapai 24 juta pipilan kering, ujar menteri.

Menanggapi keluhan petani di bidang permodalan, Mentan menyodorkan jalan keluar dengan menghimbau petani memanfaatkan berbagai skim kredit yang kini tersedia di pasaran. Petani bisa memanfaatkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang bunganya hanya 6 persen per tahun. Atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 14 persen. Bahkan jika kebutuhan kredit maksimal Rp 20 juta, petani tak perlu menyediakan agunan untuk KUR ini, ujar Mentan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Achmad Heriyawan dalam sambutannya memaparkan tahun 2011 produksi jagung daerah ini mencapai 930,958 ton (pipilan kering) atau sekitar 5 persen dari produksi nasional. Dari produksi daerah tersebut, sekitar 44,5 persen dihasilkan oleh Kab,Garut. Selain Kabupaten Garut, sentra produksi jagung lainnya di Jawa Barat yakni Majalengka, Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya dan Kab. Bandung.

Gubernur menilai perkembangan usahatani jagung di provinsi ini cukup bagus. Harga relatif cukup menguntungkan petani sehingga mereka tetap bergairah menanam jagung. Penggunaan benih unggul bermutu di provinsi ini juga makin meluas, saat ini mencapai 87 persen. Dengan harga sekitar Rp 2.000/kg dan produktivitas rata-rata 7 ton saja, pendapatan kotor sekitar Rp 14 juta/ha. Dikurangi biaya produksi sekitar Rp 8 juta, petani sudah mengantongi pendapatan bersih minimal Rp 6 juta/ha.

Menurut gubernur, untuk mencapai produktivitas 10 ton per ha bukanlah hal yang sulit bagi petani di daerah ini. Yang penting adalah adanya jaminan harga. ”Jika harga jelas, petani siap untuk memacu produksi.Tak perlu lagi impor,” katanya seraya menjanjikan bantuan 10 unit alat pemipil jagung untuk petani di Kab. Garut.



Bupati Kab. Garut Aceng H.M.Fikri sependapat dengan gubernur tentang pentingya jaminan harga buat petani jagung. Harus diupayakan adanya standardisasi harga yang menjamin pendapatan petani. Harus ada ”harga jagung regional”. Jika saat tanam harga jagung misalnya Rp 3.000/kg, maka saat panen petani harus bisa menikmati tingkat tersebut, tandas bupati.

Adi Sasono yang kini menjadi ketua IPASAR pada kesempatan tersebut juga menegaskan pentingnya keterpaduan sektor budidaya dengan bidang pemasaran guna mengatasi kemerosotan harga saat panen raya. Saat panen raya harus ada instrumen yang langsung menyerap produksi petani. Ia melihat salah satu langkah ke arah itu yakni dengan kehadiran organisasi Ipasar yang akan menguji coba ”pilot project” penyerapan jagung rakyat di Garut. Kepastian harga mutlak ada guna merangsang petani terus mau menggeluti usahataninya. Gagal panen dan gagal bayar merupakan dua masalah yang mendesak untuk dipecahkan, tandas Adi Sasono yang pernah menjabat sebagai Menteri Koperasi itu.

Masalah utama pertanian di daerah ini menurut bupati yakni mengingat sebagian besar lahan usahatani, khususnya lahan kering merupakan lahan hutan lindung. Akibatnya, sebagian besar petani hanyalah petani penggarap yang samasekali tidak memiliki lahan. Padahal, sekitar 65 persen dari total penduduk kabupaten yang mencapai 2,4 juta itu adalah petani. Artinya, jika masalah petani khususnya menyangkut pendapatan hasil usahatani bisa teratasi, maka sebagian besar penduduk kabupaten ini akan sejahtera.

Lebih jauh bupati memaparkan guna mendongkrak produksi bahan pangan daerah ini, pemda kabupaten kini tengah membangun Bendungan Copong yang diproyeksikan mampu mengairi 6 ribu ha. Jika pembangunan ini sudah rampung nantinya, surplus beras di kabupaten ini akan bisa melonjak 3 kali lipat, katanya optimis.



Selain meresmikan panen raya jagung Kab.Garut yang dipusatkan di Desa Dangdeur, Kec. Banyuresmi, dalam kunjungan kerjanya ke Kab. Garut, Menteri Pertanian juga menyerahkan paket bantuan yang berasal dari unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian. Paket bantuan dari Direktorat Tanaman Pangan tersebut antaralain berupa : bantuan sarana produksi (saprodi) untuk SLPTT padi non-hibrida seluas 12.500 ha, saprodi untuk SLPTT padi lahan kering 8.750 ha, saprodi SLPTT jagung hibrida 2.250 ha dan saprodi untuk SLPTT kedelai 5.100 ha.

Bantuan lainnya dari Ditjen Tanaman Pangan yakni berupa penangkaran benih seluas 50 ha berikut alat pasca panen, penangkaran benih kedelai 25 ha berikut alat pasca panen, 3 paket sarana pasca panen padi, 1 paket sarana pasca panen kedelai dan 1 paket bantuan sarana dan alat pengendalian OPT (tpl)

Sumber : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI

 


KABAR LAINNYA:






APLIKASI e-Gov
LPSE Prov. Kalbar
RUP Prov Kalbar
Database Kalbar
e-Proc (Lelang Proyek)
SIMKUM
e-Document
Organisasi Prov Kalbar
Mitigasi Bencana
Dokumentasi & Informasi Hukum

INFO PUBLIK

LAKIP Pemprov 2013

UMP/UMK Kalbar 2014

Pergub Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

LPSE KALBAR

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Barat 2011

Data Trafficking Kalbar

Statistik Kalimantan Barat