KABAR KALBAR
Taati Peraturan Yang Telah Di Buat Berdasarkan Perundang-undangan
Rabu, 23/05/2012

Klik untuk ukuran asli

Pontianak - diperlukan PNS yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah serta bersatu padu, berhasil guna, bersih, berwibawa, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya. Hal tersebut di sampaikan Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III), Kartius pada acara Pembukaan Bimtek Penanganan kasus Pelanggaran disiplin PNS di Lingkungan Pemprov kalbar. Hotel Orcardz, (23/05).

Lebih lanjut dalam membacakan sambutan tertulis Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Barat, Asisten III, Kartius mengatakan Banyak masyarakat yang memandang PNS sebagai sosok yang tidak disiplin, suka melakukan pungutan liar (pungli), dan suka mempersulit orang. Image negatif masyarakat terhadap PNS tersebut mungkin didasarkan pada pengamatan mereka sehari-hari, dimana banyak PNS yang pada saat jam kerja nongkrong di warung kopi atau jalan-jalan di mall , masuk kerja terlambat dan pulang lebih cepat, atau didasarkan pada pengalaman mereka disaat berurusan dengan PNS yang selalu berbelit-belit dan kurang transparan dalam memberikan pelayanan.

Image negatif itu hendaknya harus kita hilangkan karna kita meyakin bahwa masih banyak PNS yang memiliki disiplin tinggi dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penuh ikhlas tanpa pamrih. Namun juga tidak menutup mata bahwa memang terdapat oknum-oknum PNS sebagaimana yang digambarkan masyarakat tersebut.
Citra negatif PNS dimata masyarakat tersebut harus kita ubah. Perubahan tersebut akan secara otomatis terjadi apabila masyarakat sudah tidak menemukan lagi PNS melakukan perbuatan-perbuatan indisipliner.

Dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 telah ditentukan sejumlah kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh PNS. Selaku PNS terdapat 17 kewajiban dan 15 larangan yang harus dipatuhi oleh PNS. Kewajiban dan larangan tersebut wajib diketahui dan dilaksanakan tidak hanya diberlakukan kepada staf tetapi juga berlaku untuk PNS yang menduduki jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. dengan menerapkan secara konsisten PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kita harapkan segala permasalahan yang terjadi di Pegawai Negeri Sipil bisa teratasi.

Sebagaimana kita ketahui, untuk mempertajam reformasi birokrasi, Pembinaan dan Penegakan Disiplin dirasakan masih diperlukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan untuk lebih menciptakan rasa keadilan, telah dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan Peraturan Pemerintah (PP) termasuk penjatuhan hukuman disiplin.

Selanjutnya berdasarkan evaluasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa sebagian besar PNS belum kompeten di bidang tugasnya masing-masing. Hal ini disebabkan kurangnya Diklat dan Bimtek lanjutan bagi PNS tersebut, sehingga kedepan akan direncanakan peningkatan Diklat dan Bimtek seperti yang sedang kita laksanakan saat ini.

Perlu ditegaskan kembali bahwa Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS ini diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman peserta, khususnya para pejabat struktural eselon IV, mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pembinaan disiplin, dan meningkatkan pengetahuan mengenai tata cara dan prosedur penjatuhan hukuman disiplin. Saya berharap BIMTEK ini dapat terselenggara dengan baik dan berhasil mencapai sasaran sesuai yang kita inginkan bersama.

Kepada para fasilitator (pembimbing/instruktur) saya berharap agar semaksimal mungkin dalam mentransfer ilmu yang dimiliki, tularkanlah ilmu dan keterampilan yang saudara miliki kepada para peserta, dan untuk selanjutnya setelah mengikuti Bimtek ini perlu juga para peserta diberikan semacam kurikulum keberanian yang bertujuan agar Para peserta berani untuk menegakkan disiplin dilingkungan kerjanya masing-masing. Kepada Panitia Kegiatan diharapkan agar penyelenggaraan Bimtek kali ini tidak semata-mata hanya sebuah penyelengaraan secara formalitas saja, namun juga merupakan sebuah program yang berkesinambungan dan tepat pada sasaran sehingga tujuan penyelenggaran kegiatan ini dapat tercapai secara optimal. (Rinto/Humas Prov).

 


KABAR LAINNYA:






APLIKASI e-Gov
LPSE Prov. Kalbar
RUP Prov Kalbar
Database Kalbar
e-Proc (Lelang Proyek)
SIMKUM
e-Document
Organisasi Prov Kalbar
Mitigasi Bencana
Dokumentasi & Informasi Hukum

INFO PUBLIK

LAKIP Pemprov 2013

UMP/UMK Kalbar 2014

Pergub Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

LPSE KALBAR

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Barat 2011

Data Trafficking Kalbar

Statistik Kalimantan Barat