RAKOR MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN APBN KEMENTERIAN PERTANIAN
Selasa, 10/07/2012
Pontianak-Senin 9 Juli 2012 berlangsung di Aula Dinas Pertanian TPH Prov.Kalbar diadakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan APBN lingkup Kementerian Pertanian.
Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan APBN lingkup Kementerian Pertanian tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas pertanian TPH prov.Kalbar Ir.Hj.Sri Hastuti,MM mewakili Kepala Dinas.
Program APBN 2012 Lingkup Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:
1.Peningkatan produksi,produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan.
2.Peningkatan produksi,produktivitas dan mutu produksi tanaman hortikultura berkelanjutan.
3.Peningkatan nilai tambah,daya saing,industri hilir,pemasaran dan ekspor hasil pertanian.
4.Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
Narasumber rapat koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan APBN lingkup Kementerian Pertanian adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak (Drs.Ade Rohman,M.Si)
Materi yang disampaikan adalah pelaksanaan APBN. Implikasi kondisi penyerapan anggaran yang rendah dan tidak proporsional adalah Kegiatan yang tidak segera dilakukan pada awal tahun anggaran menyebabkan program Pemerintah dan/atau pelayanan kepada masyarakat tidak dapat terlaksana secara cepat.
Penundaan pencairan dana untuk belanja barang/jasa menyebabkan fungsi stimulus fiskal dan multiplier effect dari belanja pemerintah terhadap aktivitas perekonomian masyarakat tidak optimal pada awal tahun anggaran.
Penumpukan tagihan kepada negara pada akhir tahun anggaran menyebabkan beban yang berat terhadap penyediaan uang/kas pemerintah, sehingga dapat memungkinkan terjadinya cash mismatch.
Kendala yang dihadapi oleh Satker dalam pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan pagu anggaran:
Keterlambatan penunjukan Pejabat Perbendaharaan.
Kegiatan yang tercantum dalam DIPA tidak sesuai dengan kebutuhan/adanya perubahan satuan harga dilapangan sehingga DIPA perlu direvisi.
Kurang memahami mekanisme pencairan dana.
Waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang dan Jasa relatif lama.
Kehati-hatian dalam melakukan pembuatan komitmen, pembayaran maupun pencairan dana karena kekhawatiran terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemeriksaan.
Demikian beberapa point penting yang disampaikan oleh Drs.Ade Rohman,MSi (Kepala KPPN Pontianak.
Peserta dari rapat koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan APBN lingkup Kementerian Pertanian adalah Dinas Pertanian Kab/Kota Se-Kalimantan Barat.
|
