KABAR KALBAR
Lakip Kalbar Tetap Peringkat CC
Kamis, 07/12/2012

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalbar tahun 2012 tetap pada peringkat CC. Gubernur Kalbar Cornelis MH menerima penghargaan tersebut dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto Jakarta, Rabu lalu (5/11). Cornelis mengatakan tidak atau belum masuknya Kalbar dalam peringkat dengan nilai di atas CC merupakan pekerjaan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi. Untuk mencapai peringkat tersebut—agar naik—perlu adanya kesungguhan semua kepala SKPD. “Supaya bekerja dengan sungguh-sungguh dan benar. Laksanakan tata pemerintahan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Laksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik lalu dibuat laporan hasil pencapaiannya secara kontinu. Sehingga segala apa yang kita kerjakan terekam dengan baik dan tidak menyalahi aturan yang berlaku,” ujar Cornelis. Penghargaan tersebut langsung diserahkan Wakil Presiden Boediono. Penghargaan dengan peringkat nilai A diberikan kepada 3 kementerian/lembaga, 26 kementerian/lembaga mendapat peringkat B, disusul 48 kementerian/lembaga dinilai dengan nilai CC. Kemudian 4 kementerian/lembaga mendapat nilai C. Sedangkan untuk pemerintah provinsi yang mendapat peringkat CC adalah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Penghargaan pemprov yang mendapatkan peringkat CC diserahkan langsung oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi Laporan—berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta instruksi pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah—ini bertujuan menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu, dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil result oriented government. Wagub ingatkan pesan presiden Terpisah, Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya mengingatkan bupati dan walikota untuk menuntaskan empat agenda penting dari Presiden SBY. Empat agenda penting tersebut, dikatakan Wagub, yaitu upaya mengatasi konflik komunal dan konflik horizontal. Upaya mengatasi konflik perburuhan dan ketenagakerjaan. Upaya mengatasi konflik lahan atau pertanahan dan ajakan untuk menyukseskan pemilu 2014. “Peran bupati/wali kota menjadi sangat penting karena yang paling tahu tentang aktivitas masyarakat yang ada di daerahnya. Jika dulu ada aparatur atau orang yang kuat dan banyak yang dikontrol bahkan dipaksa namun sekarang hukum yang harus kuat.” ujarnya. Ia menambahkan, faktor-faktor penting untuk mengatasi permasalahan dengan cara preventif yaitu dengan cara mengajak seluruh elemen masyarakat sampai di tingkat kecamatan untuk menangani masalah tersebut. Dimensi pencegahan ini berarti membuka saluran komunikasi ke seluruh masyarakat dan aparat pemerintah harus secara proaktif untuk melakukan komunikasi ini. Terkait Polri, Presiden menginstruksikan untuk lebih responsif, profesional, dan tuntas dalam mengatasi semua masalah yang ada. Selain itu perlunya untuk menjaga ketertiban masyarakat dengan cara melibatkan para tokoh masyarakat, agama, dan adat yang ada dalam masyarakat serta perlunya mendapatkan bantuan dari TNI. “Selanjutnya Presiden meminta kepada seluruh aparat negara untuk terus berkomunikasi kepada media agar masyarakat mendapat informasi yang benar, di mana pers pun harus juga menjunjung tinggi kode etik yang ada dalam memberitakan masalah yang terjadi. Sementara itu, menyinggung masalah buruh, Presiden mengharapkan adanya peningkatan upah buruh yang semakin layak,” tambahnya. Namun para buruh juga harus tetap menjalankan kewajibannya dan tidak melakukan demo yang berlebihan hingga secara anarkis serta sweeping terhadap buruh lainnya. Apabila terjadi masalah kerusuhan seperti itu, Polri memiliki tugas untuk menangani masalah tersebut dengan cara melakukan pembicaraan yang baik dengan pihak pemerintah serta pemerintah juga harus mau mendengarkan tanggapan dari dunia usaha agar mendapatkan solusi adil. “Sedangkan dengan masalah konflik lahan, upaya yang harus dilakukan yakni melakukan pembicaraan dengan baik dan tentunya tetap harus melibatkan masyarakat lokal. Selain itu juga, Presiden mengharapkan tidak terjadinya penjarahan lahan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan ekosistem dan kelangsungan kehidupan di sekitar. Menyangkut masalah pemilu, Presiden meminta kepada seluruh aparat negara untuk bersikap netral dalam pemilu terutama TNI/Polri,” tutur Chrystiandy. Sumber : Harian Rakyat Kalbar

 


KABAR LAINNYA:






APLIKASI e-Gov
LPSE Prov. Kalbar
RUP Prov Kalbar
Database Kalbar
e-Proc (Lelang Proyek)
SIMKUM
e-Document
Organisasi Prov Kalbar
Mitigasi Bencana
Dokumentasi & Informasi Hukum

INFO PUBLIK

PPID Pemprov. Kalbar

LAKIP Pemprov 2013

UMP/UMK Kalbar 2014

Pergub Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

LPSE KALBAR

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)

Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Barat 2011

Data Trafficking Kalbar

Statistik Kalimantan Barat