KABAR KALBAR
Bimtek SOP Menuju Reformasi Birokrasi
Sabtu, 09/12/2012

Reformasi birokrasi merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mengingat upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja aparatur lebih efektif, efisien, dan transparan, serta akuntabel masih mendapat berbagai kendala. “Pemerintah secara serius melakukan berbagai perbaikan, perubahan, serta penataan birokrasi melalui pembinaan aparatur yang profesional dan berkualitas,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalbar R Taruli Manurung SE MM saat membuka Bimtek Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dispenda Kalbar di Hotel Dangau, Kubu Raya, Kamis (8/12). Bimtek tersebut diikuti 40 peserta dan berlangsung selama dua hari. Menghadirkan narasumber pejabat Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi. Taruli menegaskan, perhatian pemerintah terhadap peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. “Ditindaklanjuti pergub serta surat edaran wakil gubernur bagi setiap SKPD segera menyusun SOP,” ungkap Taruli. Menurut dia, reformasi birokrasi pada tataran struktural dilakukan melalui penataan kembali organisasi pemerintahan, agar lebih tanggap terhadap kepentingan masyarakat. Sementara pada tataran kultural melalui pengembangan profesionalisme dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan. Taruli berharap, melalui bimtek ini dapat pemahaman dan pengetahuan yang nantinya menjadi panduan dan pedoman dalam melaksanakan tugas lebih profesional. “SOP merupakan gambaran langkah kerja untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. Di sisi lain merupakan dokumen atau instrumen yang memuat tentang proses dan prosedur kegiatan yang efektif dan efisien berdasarkan standar yang sudah baku,” terang dia. Instrumen itu, sambung Taruli, untuk memastikan proses pelayanan di seluruh unit kerja pemerintahan dapat terkendali dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, kepada peserta agar mengikuti bimtek ini dengan serius, sehingga dapat diaplikasikan mulai dari sekretaris, kepala bidang, kepala UPPD, kasi, dan kasubag untuk segera menyusun SOP sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nantinya sebagai bahan pedoman acuan atau pedoman yang baku. (sumber: harian rakyat kalbar)

 


KABAR LAINNYA:






APLIKASI e-Gov
LPSE Prov. Kalbar
Direktori File Kalbar
Database Kalbar
e-Proc (Lelang Proyek)
SIMKUM
e-Document
Organisasi Prov Kalbar
Simbada Pemprov Kalbar
Mitigasi Bencana
Dokumentasi & Informasi Hukum

INFO PUBLIK

UMP/UMK Kalbar 2014

Pergub Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

LPSE KALBAR

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Barat 2011

Data Trafficking Kalbar

Statistik Kalimantan Barat

LAYANAN PUBLIK

Forum Anak Kalbar

Forum Transparansi Kalbar