KABAR KALBAR
Kementrian PU Bekerjasama Dinas PU Kalbar Sosialisasi Undang-undang No.07 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
Selasa, 10/10/2012

(PONTIANAK)-Permasalahan Air Bersih pada saat ini sangat banyak di bicarakan di muka publik,maka dari itu terlaksana nya kegiatan Sosialisasi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.Selasa(09/10/2012),bertempat di Hotel Gajah Mada,Jl.Gajah Mada Pontianak.tampak hadir Kepala Dinas PU Kalbar Ir.Jakius Sinyor,Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Sumber Daya Air Ir.H.Ramdanudin MM,Kasubdit Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air Kementrian PU Ir.M.Amir Hamzah,MM,acara tersebut yang di buka secara resmi oleh Kadis PU Kalbar. Ir Jakius Sinyor. Di sela-sela acara pembukaan sosialisasi Kadis PU Kalbar Ir.Jakius Sinyor mengatakan pada tahun 2012 ini pihak pu akan mengadakan penelitian tentang air bersih,kegiatan ini termasuk dalam agenda pu yang di laksanakan 4 kali dalam 1 tahun,di karena kan dengan kesibukan maka kegiatan ini bisa terlaksana pada hari ini,kalau ada permasalahan atau pun memberikan masukan-masukan kami sudah ada kantor kesekretariatan TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI(TKPSDA WS) yang beralamat di Jl.Ahmad Yani Pontianak,jelas jakius. Senada dengan itu pula jakius menambahkan bahwa air adalah suatu kebutuhan bagi kita semua,bukan hanya manusia saja yang membutuhkan akan tetapi smua mahkluk hidup yang ada di permukaan bumi ini sangat membutuhkan nya.Untuk mengapresiasi masalah tersebut jakius meminta para stakeholder yang terkait di 14 kabupaten/kota di kalbar harus bersinergi dengan dengan pemerintah provinsi serta mengamanatkan UU No.7 Tahun 2004,tentang Sumber Daya Air.Di sisi lain jakius mengatakan bahwa IPM kita yang ada di kalbar masih sangat rendah dan jauh ketinggalan di bandingkan daerah lain luar kalbar,jelasnya. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Sumber Daya Air Kalbar Ir.H.Ramdanuddin B,MM mengatakan bahwa maksud tujuan acara sosialisasi ini terlaksana memberikan penjelasan kepada semua pihak yang terkait dalam hal ini tentang tata struktur keorganisasian TKPSDA WS yana ada di kalbar serta memberikan pengetahuan adanya beberapa peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang telah berlaku di suatu wadah tim koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai tersebut yang harus di pegang teguh keberaaan nya. Ramdan memandang sangat penting sekali di bentuk suatu wadah koordinasi seperti ini karena ada beberapa hal yang di anggap nya berguna bagi semua pihak,di antara nya menyangkut tentang kepentingan lintas sektor,dan para pengguna air tersebut,menyangkut masalah kepentingan lintas wilayah adminstrasi,mengitegrasikan kepentingan berbagai leading sektor,mencegah timbul nya konflik antar pemangku kepentingan dengan masyarakat sekaligus menempatkan air sebagai unsur pemersatu antar satu wilayah ke wilayah lainnya,tegasnya. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang sangat konplek sekali dalam membentuk suatu wadah dalam pendaya gunaan sumber daya air tersebut di antara nya,karena belum ada dibuat suatu peraturan tentang peruntukan air pada sumber air tertentu,masih banyak nya kekurangan masalah air untuk kebutuhan irigasi,masih terbatasnya pelayanan PDAM di Kabupaten/kota setempat,serta tidak/belum optimalnya Kinerja Prasarana Irigasi tersebut,jelas ramdan. Ramdan berharap kedepannya kepada para pemangku kebijakan mari kita secara bersama-sama untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya karena tugas ini bukan lah ringan untuk kit semua serta bukan menjadi suatu hambatan untuk kita menjalankan perintah apa yang telah kita emban demi kemakmuran bangsa dan negara kita akan tetapi berguna bagi penghuni di permukaan bumi ini,serta kita bisa menyamakan persepsi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bersama-sama mejalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya,ungkap ramdan. Sumber: postkotapontianak.com

 


KABAR LAINNYA:






APLIKASI e-Gov
LPSE Prov. Kalbar
RUP Prov Kalbar
Database Kalbar
e-Proc (Lelang Proyek)
SIMKUM
e-Document
Organisasi Prov Kalbar
Mitigasi Bencana
Dokumentasi & Informasi Hukum

INFO PUBLIK

PPID Pemprov. Kalbar

LAKIP Pemprov 2013

UMP/UMK Kalbar 2014

Pergub Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

LPSE KALBAR

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)

Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Barat 2011

Data Trafficking Kalbar

Statistik Kalimantan Barat