KABAR KALBAR
Jalin Komunikasi, Kerjasama Dan Koordinasi Yang Lebih Intensif
Rabu, 13/02/2013

Klik untuk ukuran asli

Pontianak – Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan persoalan yang kompleks dan rumit mengigat kebutuhan tanah baik oleh instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat yang terus bertambah tanpa diikuti dengan pertambahan luas lahan menjadi suatu permasalahan yang krusial disamping adanya kepentingan pihak yang bertentangan berbagai pihak yang saling bertentangan. Hal tersebut disampaikan Asisten I,setda provinsi Kalimantan Barat, Drs. Sumarno pada acara Pembukaan kegiatan sosialisasi undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kalbar T.A. 2013. Kegiatan tersebut di ikuti 50 orang peserta yang membidangi teknis pengadaan tanah atau yang terkait dengan pengelolaan asset daerah, antara lain: SKPD dilingkungan Pemprov 8 orang, kab/kota 28 orang, dan dari kantor pertahanan kab/kota sebanyak 14 orang. Kapuas palace. (13/02).
Lebih lanjut Sumarno mengatakan kesalahan dasar yang terjadi dalam proses pengadaan tanah selama ini antara lain: pertama, belum tersedianya aturan dasar,prinsip, prosedur dan mekanisme pengadaan tanah; kedua, belum ditetapkannya kelembagaan pengadaan pegadaan tanah; ketiga tidak adanya peraturan khusus pembiayaan pengadaan tanah; dan ke empat, belum jelasnya kriteria kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum. Keempat permasalahan tersebut menjadi salah satu penghambat untu mencapai tujuan pembangunan untuk kepentingan umum.
Atas dasar munculnya permasalahan tersebut, pemerinta telah mengeluarkan undang-undang nomor 2 tahun 2012 tetang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan unum serta berbagai petunjuk pelaksana teknisnya yang dimaksudkan agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pengadaan tanah yang terjadi selama ini dengan lebih mengutamakan prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Dengan telah terbitkannya undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, berbagai peraturan perundang-undangan juga lahir guna memastikan dan mempercepat proses perubahan yang dilakukan.
Dari beberapa hal yang disampaikan tersebut, harapan kita bersama agar penyelenggaraan sosialisasi undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini dapat meningkatkan pemahaman kita bersama khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah. Disamping itu, melalui forum sosialisasi ini juga kita harapkan dapat menjalin komunikasi, kerjasama dan koordinasi yang lebih intensif antar pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kab/kota di kalbar sebagai mitra kerja pemerintah daerah didalam pelaksanaan pengadaan tanah. Ungkap “Drs. Sumarno”.
Sementara itu, kepala biro pemerintahan, Drs. Junaidi mengatakan tujuan diadakan penyelenggaraan kegiatan ini: pertama, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparat pemerintah daerah dalam tata cara serta mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan bersama; kedua, meningkatkan koordinasi yang sinergi antara instansi, baik dalam lingkup pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan pusat serta dengan lembaga teknis yang terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu badan pertahanan Nasional (Wilayah/Kantor pertahanan) di prov kalbar khususnya dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. (Rinto/Humas prov).

 


KABAR LAINNYA:






APLIKASI e-Gov
LPSE Prov. Kalbar
RUP Prov Kalbar
Direktori File Kalbar
Database Kalbar
e-Proc (Lelang Proyek)
SIMKUM
e-Document
Organisasi Prov Kalbar
Simbada Pemprov Kalbar
Mitigasi Bencana
Dokumentasi & Informasi Hukum

INFO PUBLIK

LAKIP Pemprov 2013

UMP/UMK Kalbar 2014

Pergub Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

LPSE KALBAR

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Barat 2011

Data Trafficking Kalbar

Statistik Kalimantan Barat

LAYANAN PUBLIK

Forum Anak Kalbar

Forum Transparansi Kalbar