KABAR KALBAR
Pegawai Negeri Bekerja Secara Profesional
Senin, 01/04/2013

Klik untuk ukuran asli

Pontianak- Sebagai Aparatur Pemerintah abdi Negara dan masyarakat sudah sepatutnya kita bekerja memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat, laksanakan tugas pekerjaan didasari rasa tanggung jawab, untuk mewujudkan PNS yang handal, Profesional dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
Demikian disampaikan Gubernur Kalbar Drs.Cornelis,MH dihadapan Pejabat dan Staf PNS dilingkungan sekretariat dalam apel bulanan yang berlangsung dihalaman Kantor Gubernur, Senin (1/4).

Dikatakan, Cornelis.dalam organisasi khususnya dilingkungan Pegewai Negeri Sipil tentu ada aturan serta jenjang birokrasinya, oleh sebab itu jika ada persoalan yang menyangkut kepegawaian dan lainnya, jangan dilakukan dengan tindakan aksi demo, kalau kita melakukan demo itu menunjukan kita sebagai abdi Negara dan masyarakat kurang memahmi tugas dan fungsi kita selaku PNS. Oleh sebab itu apabila ada persoalan dan masalah hendaknya di salurkan melalui forum atau lembaga yang telah disediakan ( Korpri).
Menyangkut masalah kesejahteraan Pegawai atau Kespeg, itu adalah kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, “ tegas Cornelis.

Lanjut Cornelis, Peraturan pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha
Tidak mengulanmgi dan memperbaki diri pada masa akan datang.
Dalam peraturan pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin.

Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan, ‘jelas Cornelis.
Apel Bulanan yang dilaksanakan setiap awal bulan ini diikuti seluruh Kepala SKPD, Asisietren, Staf Khsusu Gubernur, Kepala Biro Pejabat dan sataf dilingkungan Sekretariat, Bappeda, Kesbanglinmas, BKD,Ortal, Pol PP.( Nasir Humas)








 


KABAR LAINNYA:






APLIKASI e-Gov
LPSE Prov. Kalbar
RUP Prov Kalbar
Direktori File Kalbar
Database Kalbar
e-Proc (Lelang Proyek)
SIMKUM
e-Document
Organisasi Prov Kalbar
Simbada Pemprov Kalbar
Mitigasi Bencana
Dokumentasi & Informasi Hukum

INFO PUBLIK

UMP/UMK Kalbar 2014

Pergub Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

LPSE KALBAR

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Barat 2011

Data Trafficking Kalbar

Statistik Kalimantan Barat

LAYANAN PUBLIK

Forum Anak Kalbar

Forum Transparansi Kalbar