KABAR KALBAR
4 Gubernur Se Kalimantan Temui Menteri PU
Rabu, 13/04/2011

Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin didampingi Gubernur Kaltim, Wakil Gubernur Kalteng dan Wakil Gubernur Kalimatan Barat pada Rabu, (13/04) melakukan rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum RI di ruang rapat Kementerian PU di Jakarta.
Rapat yang dipimpin langsung Menteri Pekerjaan Umum RI Joko Kirmanto tersebut adalah dalam rangka membahas berbagai usulan Infrastruktur Bidang Ke PUan yang diusulkan para Pimpinan Daerah dari 4 Kalimantan tersebut.pada tahun 2012.
Gubernur Kalsel Rudi arifin selaku koordinator Gubernur se – Kalimantan dalam kesemptan itu menyampaikan beberapa hal mengenai berbagai usulan yang telah disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum, dijelaskannya bahwa secara umum masyarakat dan Pemerintah Daerah diwilayah Kalimantan belum sepenuhnya dapat menikmati kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, justru eksploitasi sumber daya alam tersebut pada satu sisi telah memberikan dampak kerusakan lingkungan.
Sebagai satu kesatuan ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang pesat, maju, merata dan seimbang dengan kemajuan Negara tetangga yang sepulau dengan 4 provinsi se – Kalimantan seperti Sabah, Serawak dan Brunai Darussalam direncanakan akan mewujudkan Trans Borneo Highway, yang merupakan hasil kesepakatan BIMP EAGA, antara 4 Provinsi se Kalimantan dengan Negara Bagian Serawak, Sabah Malaysia serta Brunai Darussalam, mengembangkan inter koneksi antar Provinsi se Kalimantan, mengembangkan Kalimantan sebagai lumbung energi Nasional dengan strategi pengembangan dengan cara mengoptimalkan industri migas dan pertambangan serta mengembangkan Energi alternative terbarukan, mengembangkan Kalimantan sebagai lumbung pangan Nasional, mengembangkan kluster industry pengolahan berbasis sumber daya alam dengan strategi mengembangkan Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Balik Papan sebagai pusat industry pengolahan berbasis sumber daya alam yang melayani sentra-sentra produksi sekitarnya, meningkatkan daya dukung lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia serta pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah Nasional dengan mengembangkan ekonomi local guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Selain itu sesuai dengan peraturan pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pulau Kalimantan memiliki peran strategis ditingkat Nasional dengan ditetapkannya Sistem Perkotaan Nasional untuk fungsi Pusat Kegiatan Nasional ( PKN ) untuk Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak, Kalimantan Tengah Palangka Raya, Kalimantan Selatan Banjar Masin dan Kalimantan Timur adalah Balik Papan, Samarinda, Tenggarong, Bontang dan Tarakan, adapun Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) untuk Kalimantan Barat, adalah Paloh, Aruk, Jagoibabang, Nanga Badau, Entikong dan Jasa. Sedang untuk Kalimantan Timur adalah Nunukan, Simanggaris, Long Midang, Long Pahangai, dan Long Nawang.
Untuk mewujudkan hal itu maka beberpa usulan pembangunan bidang ke PUan telah disampaikan kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum diantaranya pembangunan jalan lintas Kalimantan poros Utara sepanjang 2.022 km, poros tengah sepanjang 1.772,24 km dan poros selatan sepanjang 4.170,62 km, karena saat ini kondisi jalan mantap untuk di seluruh Kalimantan baru mencapai 59,47 %, Kalbar sepanjang 739,94 km, yang mantap baru mencapai 10,65 %, sedangkan poros selatan Kalbarsepanjang 746,9 km yang mantap baru 41,27 %. Poros tengah daerah Kalbar sepanjang 486,84 km yang mantap baru 25,40 % karena jalan Lintas Kalimantan adalah merupakan satu aksebilitas pendukung koridor ekonomi nasional, dan berstatus sebagai jalan Nasional sepanjang 6.075,97 km yang secara umum dengan kondisi mantap baru mencapai 77% dan masih dibawah Kawasan Timur Indonesia yaitu 79,94 % dan Nasional sebasar 86,02 %.
Selanjutnya Kalimantan Barat pada kesempatan tersebut juga mengusulkan penyelesaian pembangunan Sumber Daya Air, yaitu Pembangunan Air Baku / minum Kota Pontianak, kemudian pembangunan Embung Lait sebagai sumber Air Baku di danau Lait Kabupaten Sanggau, pembangunan Outer Ring Road / Outer Ring Canal Pontianak, Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi Rawa dan irigasi lainnya, penyediaan dan pengelolaan Air Baku, khusus di daerah Perbatasan, pedalaman pesisir dan kepulauan, serta pengendalian banjir.
Kebutuhan dana bidang kePUan pada kementerian Pekerjaan Umum yang diusulkan adalah sebesar Rp. 11,414 Trilyun yang meliputi Pembangunan Jalan Lintas Kalimantan sebesar Rp. 9,610 Trilyun yang terdiri atas Pembangunan Jalan Poros Selatan sebesar Rp. 3,233 Trilyun, Jalan Poros Tengan sebesar Rp. 925,85 Milyar, dan jalan Poros Utara sebesar Rp. 1,101 Trilyun, sedang untuk jalan perbatasan sebesar Rp.3,308 Trilyun, jalan akses Industri ke Kawasan Industri sebesar Rp. 4,277 Trilyun, Prasarana Sumber Daya Air sebesar Rp. 1,573 Trilyun dan untuk bidang penataan Ruang sebesar Rp. 51 Milyar.
(Ruslan Humas Prov)

 


KABAR LAINNYA:






APLIKASI e-Gov
LPSE Prov. Kalbar
RUP Prov Kalbar
Database Kalbar
e-Proc (Lelang Proyek)
SIMKUM
e-Document
Organisasi Prov Kalbar
Mitigasi Bencana
Dokumentasi & Informasi Hukum

INFO PUBLIK

LAKIP Pemprov 2013

UMP/UMK Kalbar 2014

Pergub Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

LPSE KALBAR

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)

Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Barat 2011

Data Trafficking Kalbar

Statistik Kalimantan Barat