BERITA DAN KEGIATAN

Sekda Buka Rakor Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jum'at, 22 September 2017 09:55 WIB
0 Komentar 225 View
Uncategorized

PONTIANAK – Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan salah satu dari 10 Program Prioritas Nasional, yang merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sertya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 yang menegaskan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Sebagai hak yang mendasar, fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi seseorang untuk bertahan hidup, pembiayaan keluarga dan menikmati kehidupannya yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, penyediaan perumahan dan pemukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi orang telah manjadi komitmen global sebagaimana yang dituangkan dalam Agenda Habitat dan Milennium Development Goals (MDGs), dan perumahan merupakan salah satu sektor strategis untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan rumah juga sebagai suatu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi strategis dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian nilai-nilai budaya dan peningkatan kualitas generasi akan datang yang berjati diri kata Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Dr, M. Zeet Hamdy Assovie, MTM saat membuka Rapat Koordinasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) Dan Pengumpulan Data RP3KP Provinsi Kalimantan Barat, di Hotel Borneo, Rabu (20/9).

Lebih jauh Sekda Menjelaskan, bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, urusan pemrumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi urusan prioritas pemerintah daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memberikan kemudahan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, kata Sekda.

Sekda menambahkan, pembangunan sektor perumahan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar yaitu Backlog dan rumah tidak layak huni serta permukiman kumuh. Di Kalimantan Barat saja yang dengan luas wilayahnya mencapai 146.807 meter persegi atau 1,13 kali luas pulau jawa , termasuk diantaranya 217 pulau-pulau kecil, dengan garis pantai sepanjang 1.390 Km, yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota, 174 Kecamatan dan 1977 Desa , dengan jumlah penduduk mencapai 5,36 juta jiwa (data Dukcapil smester pertama 2017) dimana saat ini terdapat sekitar 8,4 persennya merupakan masyarakat dengan kategori miskin, dengan angka pengangguran sebesar 5,14 persenindikator ekonomi ini memberikan gambaran perlunya upaya dan komitmen yang konsisten serta kerja keras semua pihak untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan aksebilitas msyarakat dalam memperoleh rumah layak huni.

Menurut Sekda, saat ini Kalimantan Barat masih membutuhkan rumah lebih dari 1,2 juta unit, dengan backlog perumahan berdasarkan konsep hunian mencapai diatas angka 5 persen, ditambah dengan kebutuhan rumah untuk keluarga baru lebih dari 20.000 unti rumah per tahun dengan dengan rumah tidak layak huni (RTLH) diperkirakan mencapai jumlah sekitar 140.000 unit, sedang kemampuan Pemerintah dalam penanganan RTLH Program Bantuan Rumah Swadaya (BSPS) untuk Kalbar pada Tahun 2017 adalah sekitar 6.000 unit per tahun , dengan kondisi ini menurut Sekda, diperlukan waktu yang panjang untuk dapat mewujudkan capaian rumah layak huni yang diharapkan. Target penanganan yangtelah dicetuskan pemerintah hanya akan tercapai apabila ditangani secara bersama, rumah layak huni merupakan impian masyarakat yang tentunya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama untuk mewujudkannya, pemerintah, pengembang, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha dan semua pihak terkait secara sinergi dan sesuai kompetensi dan kewenangannya.

Dalam kesempatan itu pula Sekda mengajak seluruh POKJA-PKP Prov Kalbar yang telah terbentuk melalui SK Gubernur Kalbar Nomor 297/DPRKPLH/2017 untuk kerja bersama dalam urusan perumahan dan kwasan permukiman yang merupakan bentuk tanggungjawab, upaya, kepedulian dan kebersamaan sebagai bagian dari Pokja-PKP. Sekda Kalbar selaku Pengarah Pokja-PKP Provinsi, menghimbau agar seluruh anggota Pokja-PKP Kabupaten/Kota se-Kalbar, yang hadir dalam Rakor tersebut untuk terus meningkatkan kapasitas, pemahaman dan tanggungjawab serta kepeduliannya baik sebagai aparatur pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi pengembang, dunia usaha, pemerhati maupun lembaga swadaya masyarakat untuk kerja bersama secara bersinergi membangun sektor perumahan dan kawasan permukiman. Untuk anggota Pokja-PKP yang tidak hadir dalam rapat Koordinasi tersebut yakni dari Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, Kota Singkawang, Sintang, Melawi, Sekadau, Sambas, dan Kabupaten Sanggau Sekda Kalbar berharap untuk segera berkoordinasi dengan Pokja-PKP baik dari pusat maupun daerah, karena menurutnya hal ini sangat penting mengingat kepedulian dan kebersamaan kita sebagai bagian dari Pokja-PKP dalam upaya mewujudkan impian dan harapan masyarakat manjadi impian dan harapan semua sebagai Anggota Pokja-PKP, harapnya.

Hadir dalam kesempatan itu Dirjen Pembiayaan Perumhan Kemanterian PU-PR, diwakili oleh Ivon Tarore dan Ketua Satker Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan , Martinus Tendi Rante, ST, SE, M.Si, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perumahan dan permukiman se Kalbar, anggota Pokja-PKP dari Kabupaten Kota. (ruslanhumasprov)

Keterangan Foto :

SAMBUTAN : Sekda Kalbar selaku Pengarah Pokja-PKP Provinsi Kalbar menyampaikan sambutannya pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Perumahan dan kawasan permukiman (PKP) dan pengumpulan data RP3KP Probinsi Kalimantan Barat, di Hotel Borneo, Rabu (20/9) foto. Ruslan Humas Prov.

 


Oleh: (Ruslan)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id