BERITA DAN KEGIATAN

RAPAT RENCANA REVISI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO. 13 TAHUN 2017

Selasa, 3 Oktober 2017 07:57 WIB
0 Komentar 171 View

Dalam rangka mendorong kemudahan berusaha melalui investasi, implementasinya melalui berbagai regulasi seperti; UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut peraturan pelaksanaannya, diamanahkan membentuk Dinas Penanaman Modal PTSP. Inti tupoksinya dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.

Sebagai pelaksanaan didaerah, Pemprov Kalbar telah mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal yang ditindaklanjuti dengan Pergub Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian  Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 109 layanan perizinan meliputi sebanyak 79 Perizinan dan sebanyak 30 Non Perizinan.

Pada pelaksanaannya Pergub Nomor 13 Tahun 2017 masih terdapat kendala serta hambatan, dan berdasarkan hasil Rapat Koodinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tanggal 28 Agustus 2017, dari Dinas terkait menginginkan adanya perubahan dan penyempurnaan berdasarkan pada pedoman ketentuan perundangan berlaku sesuai dengan tingkatan kewenangan urusan pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dibacakan oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. Robertus Idius, M.Si pada rapat rencana revisi Pergub No. 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada hari Kamis 28 September 2017 di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Hadir dalam rapat ini adalah Instansi terkait Pelayanan Perizinan Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan didampingi Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat Ir. Syawal Bondoreso, MM, selanjutnya Robert menjelaskan bahwa masih terdapat kendala dan hambatan, antara lain :

  1. Masih terdapat kewenangan urusan Kabupaten/Kota yang masih dimasukan dalam list urusan kewenangan Provinsi atau sebaliknya, Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan masih belum diikuti dengan penyampaian penyerahan SPP (Standar Pelayanan Perizinan), SOP dan checklist persyaratan dari OPD teknis.
  2. Belum ada Keputusan Sekda Prov. Kalbar terkait Tim Teknis sebagai satu kesatuan dari Pergub 13 Tahun 2017, sebagai akibat dari OPD Teknis ada yang belum menyampaikan personil yang akan duduk sebagai anggota Tim Teknis.
  3. Belum adanya keputusan Kepala DPMPTSP tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Standar Operasional Prosedur yang disahkan/ diketahui Sekda sesuai pasal 10 (2) Pergub Nomor 13 Tahun 2017 (keterangan: SOP telah diserahkan ke Biro Organisasi sebagai bahan asistensi dan koreksi).
  4. Adanya Pergub yang masih digunakan oleh OPD Teknis sebagai dasar atau pedoman dalam memberikan pertimbangan Teknis yang masih berpedoman pada Peraturan Menteri yang sudah dicabut/ tidak berlaku lagi/ kadaluarsa.

Sesuai dengan surat Karo Hukum Setda Prov. Kalbar Nomor 180/348/HK-B tanggal 14 Agustus 2017 tentang Kajian Hukum terhadap Regulasi mengenai Perizinan dilingkungan Pemprov Kalbar, yaitu:

  1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015;
  2. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Kesesuaian Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat;
  3. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Permohonan dan Perpanjangan IUPHHK-HTI dan IUHHK-HA Oleh Gubernur;
  4. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembinaan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2000 M3/Tahun dan 2000 M3/Tahun Sampai Dengan 6000 M3/Tahun; serta rekomendasi
  5. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor.

Pada intinya perlu dilakukan revisi terhadap regulasi tersebut karena tidak sesuai dengan Perpres 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan surat mendagri RI Nomor 503/5723/BAK tanggal 12 September 2017 hal optimalisasi kelembagaan PTSP di daerah, pada Point (6.c) pada intinya agar Gubernur dan Bupati/Walikota mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP dengan didukung Alokasi Anggaran yang memadai pada APBD sesuai pada lampiran IV Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2018.

Sehubungan dengan informasi yang saya sampaikan saya selaku Sekda, tetap mengharapkan keseriusan dan peran aktif dari Pimpinan OPD yang hadir pada pertemuan ini, dalam menyikapi keinginan terhadap revisi Pergub 13 Tahun 2017.

Saran dan masukan saya harapkan nantinya disampaikan secara detail terhadap Bab, Pasal dan Lampiran Pergub 13 Tahun 2017 dengan argumentasi yang didukung dengan regulasinya sebagai guiden untuk penyempurnaan Pergub, selanjutnya sesuai dengan Undangan disampaikan agar Pimpinan OPD dapat memberikan list jenis perizinan dan non perizinan yang akan direvisi; Anggota Tim Teknis dan SPP (Standar Pelayanan Perizinan) dan SOP.


Oleh: (Uray Iswan, S.E.)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id