BERITA DAN KEGIATAN

PBB-P2 Merupakan Sumber Potensial PAD Daerah

Kamis, 2 November 2017 15:00 WIB
0 Komentar 51 View
Uncategorized

PONTIANAK – Sekda Kalbar mengatakan sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan otonomi daerah, namun pada kenyataannya pasca disahkannya Undang-Undang tersebut masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya disejumlah daerah, dimana permasalahannya terjadi karena belum ada peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut dengan UU tersebut. Keputusan dari otonomi daerah (desentralisasi) telah melahirkan hubungan baru antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait sumber daya penting keuangan sebagai faktor pendukung dalam proses dan perjalanan otonomi daerah yang disebut desentralisasi fiskal. Dimana desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum dipandang sebagai suatu kebijakan penyerahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menentukan jumlah uang yang akan digunakan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut diperlukan sumber pendanaan negara yang cukup besar dimana pemerintah Indonesia terus menerus melakukan segala upaya guna mendapatkan dana untuk membiayai pembangunan dengancara menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri, dimana dalam hal ini dana perimbangan sangat berpengaruh nyata untuk pembangunan daerah yang terdiri dari 3 komponan yakni dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dimana tiga komponen tersebut sangat berperan terhadap pembiayaan suatu negara dan daerah serta memberikan kontribusi besar demi kelangsungan pemerintahan. Demikian kata Sekda Kalbar saat membuka acara Rapat Koordinasi PBB se-Kalimantan Barat  Tahun Anggaran 2017, di Aston Hotel Pontianak, Kamis (2/11).
Sekda juga menjelaskan melalui desentralisasi fiskal pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk memungut sumber dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimana pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola PBB P-2 sektor perkotaan dan pedesaan menjadi pajak daerah, dan sejalan dengan pelaksanaannya telah hamper 3 tahun terakhir PBB P-2 dikembalikan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan diharapkan memberikan dampak positif dengan meningkatkan penerimaan PAD di daerah karena sebelumnya pemerintah daerah hanya menerima sekitar 64 persen dari PBB P-2 yang dikelola oleh pemerintah pusat namun setelah diserahkan ke pemerintah daerah penerimaan yang diterima manjadi 100 persen. Penerimaan daerah melalui PBB sektor PBB P-2 merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk tetap menjadikan PBB P-2 sebagai salah satu sumber PAD yang potensial, dengan masih terdapatnya berbagai potensi PBB P-2, pemerintah daerah dituntut untuk lebih cerdas menyikapi segala kondisi dan persoalan yang muncul. Perkembangan dan kemajuan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada. Penerimaan dari sektor pajak selalu digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi baik dalam skala nasional, regional maupun lokal, Mengingat hampir 70 persen  penerimaan dari sektor pajak pada struktur APBN. 
Ditambahkan Sekda, dalam pengelolaan PBB, sektor PBB P-2 diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu untuk dapat melaksanakan pemungutan dan memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka optimalisasi PAD sehingga diharapkan kepada Pemkab/Kota untuk memantapkan dan terus malakukan upaya yang komprehensif dalam mendukung terbentuknya SDM dimaksud.
Sementara itu Kepala Badan Pengelola keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan rakor dilaksanakan selama satu hari penuh dengan tema Koordinasi dan sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat dengan pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari sector dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penghasilan (PPH), yang dilaksanakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana pemerintah provinsi berkomitmen untuk peduli terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang secara bersama-sama memfokuskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara komprehensif terkait dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutnan dan pertambangan (PBB-P3) serta pajak penghasilan (PPh), selain itu Rakor ini dilaksanakan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan pemerintah maupun regulasi terkini tentang pengelolaan PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan serta pajak penghasilan. Dimana tujuannya untuk melskuksn evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan pajak masing-masing daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan evaluasi terhadap penerimaan dana bagi hasil PBB-P3 dan PPh, serta sinkronisasi program usulan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan PAD dan pendapatan dari dana perimbangan khususnya dana bagi hasil, dan sebagai nara sumber dari kegiatan tersebut disampaikan oleh pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal perimbangan keuangan Kemenkeu RI, Kanwil Ditjen Pajak Kalbar dan Universitas Tanjungpura Pontianak. (ruslanhumasprov)


Keterangan Foto :
SAMBUTAN : Sekda kalbar saat menyampaikan sambutannya pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017, yang berlangsung di Aston Hotel Pontianak, Kamis ( 2/11) foto: Ruslan Humas Prov. 


Oleh: (Ruslan)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id