BERITA DAN KEGIATAN

KTP-EL Menjamin Hak Konstitusional WNI

Senin, 6 November 2017 13:08 WIB
0 Komentar 35 View
Uncategorized

PONTIANAK – Sekda Kalbar Dr. M. Zeet Hamdy Assovie, MTM mengatakan bahwa dalam rangka Pemilukada yang akan dilaksanakan di 5 daerah yakni Pemilikada Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemilukada Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara, secara serentak dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang, tentunya semua warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih, dan untuk dapat memilih hendaknya harus terdaftar sebagai pemilih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 7 tahun 2017, bahwa warga Negara yang tidak terdaftar sebagai pemilih, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dengan menunjukkan KTP Elektronik, kata Sekda saat membuka Rapat Koordinasi Pemantapan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017, yang berlangsung di Hotel Kapuas palace Pontianak, Senin (6/11).

Menurut Sekda, kepemilikan KTP-EL menjadi sangat penting untuk menjamin hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dilaksanakan, untuk itulah Sekda berharap kepada seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat untuk segera memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masing-masing agar mempercepat penyelesaian perekaman KTP Elektronik pada akhir bulan Desember 2017, diharapkannya pula agar para petugas dapat melakukan pelayanan perekaman keliling (jemput bola) terhadap penduduk wajib KTP-EL yang belum dilakukan perekaman, agar Dinas Dukcapil terus menjalin kerja sama dengan instansi lain guna mempercepat peningkatan hasil perekaman KTP-EL, meningkatkan dan mempertahankan pelayanan harian administrasi kependudukan yang melebihi batas waktu jam kerja harian yang sudah diatur demi mendukung tersedianya data kependudukan yang valid, akurat dan akuntabel yang tidak hanya dapat digunakan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan, data kependudukan juga digunakan untuk pelayanan publik, untuk menyusun perencanaan, sebagai dasar untuk memperoleh alokasi anggaran pembangunan, sebagai dasar untuk memperoleh alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), untuk penegakan Hukum dan pencegahan kriminal. Begitu besarnya manfaat data kependudukan maka sangat wajar apabila perangkat keras dan pengkat lunak serta SDM yang mengelola kependudukan perlu diberikan perhatian lebih.

Di beberpa Kabupaten/Kota masih terdapat sejumlah jabatan structural eselon III dan IV yang belum terisi, dimana tenaga administrator data base minimal 3 orang per Kabupaten/Kota dan 2 orang operator per kecamatan, dan petugas registrasi yang membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dalam pendaft5aran penduduk dan pencatatan sipil masih belum terpenuhi, memperhatikan kondisi perangkat keras dan perangat lunak serta SDM administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota se-Kalbar, Sekda minta kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Kalbaruntuk memberikan solusi agar pelayanan administrasi kependudukan berjalan lancar dan data kependudukan dapat digunakan untuk semua keperluan, harapnya.

Sementara itu Kadisdukcapil Prov. Kalbar Y. Anthonius R, SE., M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor ini dilaksanakan agar terwujudnya komitmen yang kuat untuk meningkatkan alokasi anggaran Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-kalbar dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan di Kalbar dalam rangka mewujudkan database kependudukan Nasional dalam hal ini Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang akurat, benar dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan sevara efektif, efisien, menyeluruh dan terpadu dengan dukungan penerapan sistem administrasi kependudukan yang handal termasuk perekaman KTP-EL dengan tujuan agar semua peristiwa kependudukan dan peristiwa pentimg akibat lahir, meninggal, pindah dan datang terekam dalam database kependudukan yang diikuti oleh para asisten I, II dan III Sekda Prov Kalbar, Ketua KPU  dan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalbar, kepala Bappeda, kepala Kesbangpol, BPKAD, Karo Pemerintahan, Karo Hukum, Ketua DPRD, Asisten bidang pemerintahan, Kabupaten/Kota se-Kalbar, dimana dalam kegiatan itu hadir juga Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI,  prof. Zudan Arif Fakhrulloh, SH.,MH, sebagai Narasumber. (ruslanhumasprov) 

Ketersngsn Foto :

BUKA RAKOR: Sekda Kalimantan Barat. Dr. M. Zeet Hamdy Assovie, MTM memukul palu tanda dibukanya acara Rapat Koordinasi Pemantapan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Senin (6 /11) foto : Ruslan Humas Prov.

 

 

 

 


Oleh: (Ruslan)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id