BERITA DAN KEGIATAN

RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERDAYAAN USAHA DAERAH

Senin, 14 Mei 2018 14:32 WIB
0 Komentar 253 View

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 13 berbunyi “Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi  melalui program kemitraan, peningkatan daya saing pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya”.

Pemerintah Pusat mendukung dan mendorong Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat meningkatkan nilai investasi bagi Daerah Kalimantan Barat yang tidak saja bersumber dari PMA maupun PMDN. Hal ini tentunya Pusat memberikan rambu atau guidence bagi Daerah untuk bisa memberdayakan mereka baik  melalui peraturan atau petunjuk teknis maupun melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, kemudahan dan pemberian insentif bagi pelaku usaha.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Drs, Junaidi, MM pada pembukaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Usaha Daerah di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat pada hari Jum’at 11 Mei 2018.

Selanjutnya Junaidi menjelaskan dengan Perpres RI Nomor 44 Tahun 2106 memberikan peluang bagi usaha Mirkro, Kecil, Menengah dan Koperasi dapat melakukan terobosan dengan cara kemitraan bersama Pengusaha-pengusaha besar dengan program CSR-nya. Kemitraan tersebut memrlukan keterlibatan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi kemitraan ini. Tentunya dengan Perpres tersebut memberikan ruang gerak bagi pelaku usaha UMKM dan Koperasi berkembang ke arah yang lebih maju lagi dalam menggairahkan roda pembangunan khususnya di Kalimantan Barat.

Melalui Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Usaha Daerah ini diharapkan ada kejelasan wewenang masing-masing Pemerintahan dan kejelasan sinergitas keterlibatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun kebijakan, memfasilitasi para pelaku usaha untuk lebih berkembang dan meningkatkan peranan dalam pembangunan daerah. Pemerintah Pusat dalam hal ini BKPM RI sudah memberikan rambu atau guidance bagi pemberdayaan usaha di daerah Kalimantan Barat agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat untuk lebih baik lagi dan lebih merata. Yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi perhatian kita adalah usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. UMKM dan Koperasi harus mampu mengadaptasi kemajuan teknologi, sistem manajemen yang baik, dan memperhatikan setiap perubahan yang terjadi di sekitarnya.

Sejalan dengan Misi Pembangunan Kalimantan Barat yang ke-9, yaitu “Mengembangkan sumberdaya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat, melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik, melalui penyediaan data potensi investasi, guna menarik dan mendorong masuknya investasi“, maka saya menghimbau pejabat hadir di sini baik aparatur provinsi, kabupaten/kota, pelaku usaha (swasta), dan masyarakat bersama untuk membangun investasi dengan benar, hendaknya mampu memberikan informasi yang jelas tentang potensi investasi di wilayahnya.

Junaidi juga menjelaskan ada 3 (tiga) point penting yang perlu diingatkan kembali terutama sesuai dengan kewenangan di Provinsi mapun Kabupaten/Kota terkait dengan pemberdayaan usaha, yaitu :

  1. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan penanaman modal;
  2. Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN; dan
  3. Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal.

Ketiga fasilitasi tersebut tetap terus diintensifkan dan dilakukan pemantauan secara konsisten di lapangan karena outcomenya bisa dilihat dari progres keberhasilan pemberdayaan usaha daerah khususnya UMKM.

Junaidi berharap hasil pertemuan ini dapat disepakati atau adanya rekomendasi yang dapat dirumuskan untuk pengembangan pemberdayaan usaha di daerah terkait dengan Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2017. Hadir sebagai Narasumber dai Direktorat Pemberdayaan Usaha BKPM RI Drs. Bagus Manik Aji.

Berikut ini kespakatan/rekomendasi Rapat Pemberdayaan Usaha Daerah antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat serta para Pelaku Usaha

Berdasarkan hasil paparan dan diskusi pada Rapat dengan tema “Koordinasi dan SInkronisasi Kewenangan Pemberdayaan Usaha antara Pemerintah Pusat,  Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dengan Pelaku Usaha (MKMK)”, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, dapat disepakati/rekomendasi hal-hal sebagai berikut :

  • Pemberdayaan usaha sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan ruang lingkup  :
  1. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan penanaman modal;
  2. Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN; d
  3. Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal.

Untuk dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

  • Pedoman pelaksanaan teknis ruang lingkup pemberdayaan usaha menjadi tanggung jawab BKPM.
  • Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha untuk menaikkan kelas skala usaha kecil dan menengah menjad usaha besar dan siap untuk dimitrakan dengan perusahaan PMA/PMDN sesuai yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM dan Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
  • Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN sesuai yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM dan Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
  • Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal sesusai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Oleh: (Uray Iswan, S.E.)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id