BERITA DAN KEGIATAN

Komisi II DPR RI Kunker Kalbar Terkait Pemekaran Provinsi Kapuas Raya

Jum'at, 2 November 2018 10:46 WIB
0 Komentar 239 View
Uncategorized

Pontianak -Anggota Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Kalbar. Dalam kunjungan kerja yang diterima langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar H. Sutarmidji dan H. Ria Norsan ini, mendalami lima program pemerintah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Adapun kelima program itu yang pertama efektivitas dana desa di kalbar, kedua persoalan usulan pemekaran provinsi baru yaitu Kapuas Raya yang sedang diajukan, ketiga mendalami proses seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), Keempat terkait isu perbatasan yang ada di kalbar, dan kelima persiapan pemilihan presiden di tahun 2019. Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Mardani Ali Sera anggota DPR dari Fraksi PKS ini mengungkapkan, banyak informasi yang telah diterima oleh komisi II DPR RI yang berkunjung ke kalbar. Terutama dalam efektivitas dana desa yang ada di kalbar. Bagaimana efektivitas dana desa yang terus naik, ternyata Kalbar memberikan pelajaran yang baik. Dana Desa itu dikaitkan bukan hanya dananya sekedar turun saja tetapi untuk pencapaian dan memberikan kriteria 68 Desa mandiri kepada kami, ungkap Mardani Ali Sera usai kunjungan kerja ke kalbar, di kantor Gubernur Kalbar, Kamis (1/11). Dengan adanya kriteria 68 Desa Mandiri yang tercapai, maka terwujudnya desa yang bisa mensejahterakan, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warganya. Dan masalah utama yang komisi II dapatkan bahwa usulan pemekaran provinsi Kapuas Raya dan komisi II mendapatkan penjelasan yang cukup baik dari Gubernur yang baru terpilih itu. Gubernur Kalbar berserta jajarannya memberikan penjelasan secara logis dari sudut kesediaan dana, kesediaan lahan, kesediaan ASN dan kemampuan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari usulan provinsi Kapuas Raya ini analisanya siap dan masuk, tuturnya. Sementara itu, Gubernur Kalbar H Sutarmidji mengatakan, Provinsi Kalbar memiliki luas kurang lebih 147.307 km persegi yang terdiri dari 14 Kabupaten dan Kota yang ada dan lima Kabupaten yang langsung berbatasan dengan negara lain serta memiliki panjang perbatasan sekitar 971 km. Karena luasnya Kalbar satu sepertiga dari pulau jawa, kemudian kabupaten Kapuas Hulu jauh lebih luas dari Provinsi Jawa Barat sehingga yang perlu dipikirkan bagi kita pemekaran Provinsi Kalbar. Karena di Provinsi lain yang memiliki luas lebih sedikit dari kalbar bisa dimekarkan menjadi Provinsi Baru, kata Sutarmidji. Jika Provinsi Kapuas Raya dimekarkan jumlah penduduknya jadi 1,7 juta dengan tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara lain. Sehingga menjadi perlu perhatian bagi pemerintah pusat terutama DPR RI. Tahun depan Kalbar juga sudah menganggarkan untuk perencanaan pembangunan Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Kapuas Raya. Jadi di tahun 2020 kalau dimekarkan prosesnya bagaiamana kita tetap membangun, ujarnya. Sutarmidji menambahkan Provinsi Kalbar sudah siap menjadi Provinsi persiapan untuk provinsi Kapuas Raya, untuk anggaran operasionalnya sudah disiapkan. Kalbar sudah disiapkan pagu anggaran minimal yang diambil dari jumlah PAD yang diperoleh dari lima kabupaten itu untuk persiapan. Sehingga tidak menganggu operasional provinsi induk, tuturnya. Sedangkan kesiapan ASN sudah disiapkan oleh provinsi kalbar, sebab ASN dimanapun ditugaskan gajinya masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Jadi persiapan pembentukan provinsi Kapuas Raya sudah disiapkan secara matang. ( Nasir Humas)

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id